Sat Reskrim Polres Garut Cek Sejumlah SPBU Antisipasi Kecurangan

Garut | Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Garut melaksanakan pengecekan terhadap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang ada di Garut. Senin (1/4/2024).

Hal ini sebagai salah di lakukan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan oleh pihak SPBU yang bisa merugikan masyarakat. 

Baca juga: Prosesi Penghormatan dan Penyerahan 8 Korban Penembakan KKB ke Keluarga

Kasat Reskrim Polres Garut AKP Ari Rinaldo, menyebutkan saat ini sudah menjelang musim mudik Lebaran 2024 dimana tingkat kebutuhan bahan bakar akan meningkat. 

Hal ini jangan sampai sampai di manfaatkan oknum pengusaha untuk mendapatkan keuntungan lebih dengan cara berbuat curang. 

Baca juga: Tinjau Pabrik Minyak Goreng di Bali, Kapolri Pastikan Stok dan Harga Sesuai HET di Pasaran

"Hari ini kita lakukan pengecekan terhadap SPBU yang ada di wilayah Garut sebagai antisipasi terjadinya kecurangan. Selain itu, pengecekan juga untuk memastikan kesiapan Siagaan SPBU dalam menghadapi musim mudik Lebaran yang tentunya akan terjadi peningkatan konsumen seiring tingkat kebutuhan yang naik", ujar Ari Rinaldo.

Hak ini di harapkan bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi para konsumen. Jangan sampai konsumen merasa dirugikan oleh pihak SPBU akibat adanya kecurangan dan ketidaksiapan pihak SPBU. 

Baca juga: Audiensi BP2MI, Kapolri Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Pencegahan Penyelundupan Pekerja Migran Indonesia

Dari hasil pengecekan yang telah dilakukan, diungkapkan Ari tidak ada temuan yang mencurigakan. 

Kalau pun ada hasil pengecekan yang menunjukan terjadinya kekurangan literan, itu masih berada di ambang batas kewajaran dan tidak akan terlalu merugikan konsumen. 

Baca juga: Bersama Pers, Humas Polda Kalteng dan Korem Gelar Pertandingan Persahabatan Mini Soccer

Pengecekan SPBU ini di laksanakan bersama instansi terkait yakni Dinas Perindustrian Perdagangan dan ESDM Kabupaten Garut. 

Menurut Penera Ahli Pertama pada Disperindag ESDM Garut, Setiadi, apabila ada yang mencampur atau menempelkan suatu alat di mesin SPBU maka akan di kenakan pidana. 

Baca juga: Kapolri Minta HIPMI Terus Kawal Seluruh Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19

Hal ini sesuai dengan Undang-undang Metrologi Ilegal Nomor 2 Tahun 1981 yang menyebutkan jika ditemukan menggunakan UUTP yang segelnya rusak itu akan diancam pidana paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 1 juta.

Ia mengimbau kepada masyarakat yang menemukan sesuatu yang janggal dan mencurigakan di SPBU, maka untuk segera melaporkan kepada pihak yang berwajib. 

“Laporan ini akan di tindaklanjuti dan penanganannya tetap akan di lakukan pihak kepolisian.” Pungkas Ari.